PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) berhasil mengamankan proyek pengeboran laut dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Kesepakatan kerja sama ini diumumkan secara resmi pada Rabu, 25 Juni 2025.

Dalam keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan APEX, Frieda Salvantina, menyampaikan bahwa proyek tersebut akan berlangsung di wilayah Delta Mahakam, Kalimantan Timur.

“Perseroan telah mendapatkan kontrak dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk pekerjaan pengeboran laut di wilayah Delta Mahakam, Kalimantan Timur,” ujar Frieda.

Proyek pengeboran ini diproyeksikan berjalan selama tiga bulan dengan estimasi nilai kontrak mencapai USD7,4 juta. Durasi yang cukup singkat namun bernilai besar ini diharapkan memberi dampak signifikan terhadap performa perusahaan.

Frieda menegaskan bahwa penandatanganan kontrak dengan PHM membawa pengaruh positif, terutama dalam meningkatkan utilisasi rig milik perusahaan serta menambah pundi-pundi pendapatan operasional.

“Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut berdampak positif terhadap tingkat utilisasi rig dan pendapatan operasional Perseroan,” katanya.

Sebagai informasi, PT Apexindo Pratama Duta Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor energi, khususnya dalam penyediaan jasa pengeboran minyak, gas dan panas bumi, baik di darat maupun lepas pantai.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, mencatat total pengguna digital banking mencapai 24,4 juta sampai dengan kuartal pertama 2025 atau naik 53,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan dari 24,4 juta pengguna digital banking BNI tercatat transaksi sebesar Rp764,3 triliun secara tahunan (yoy).

“Transformasi digital kami tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga bagaimana menciptakan pengalaman nasabah yang lebih personal dan berkelanjutan," kata Okki dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Okki mengatakan, peningkatan jumlah pengguna dan volume transaksi juga berdampak langsung pada pertumbuhan dana tabungan BNI yang meningkat 10,2% yoy, dan memperkuat struktur CASA serta menjaga biaya dana (Cost of Fund).

"Frekuensi transaksi yang tinggi di kanal digital mendorong likuiditas yang lebih stabil dan efisien, sehingga memperkuat struktur CASA kami," jelas Okki.

Dari sisi frekuensi transaksi, saluran digital BNI mencatatkan lonjakan signifikan. Pada kuartal I-2025, jumlah transaksi digital mencapai 501 juta, naik dari 318 juta transaksi pada kuartal I-2024. Rinciannya, 283 juta transaksi berasal dari BNI Mobile Banking dan 218 juta dari wondr by BNI.

"Kami terus mengembangkan fitur-fitur baru di wondr by BNI untuk memastikan pengguna memiliki alasan kuat untuk terus kembali," tambah Okki.

Transformasi digital BNI tidak hanya menyasar nasabah ritel, tetapi juga segmen korporasi melalui platform BNIdirect. Per Maret 2025, jumlah pengguna BNIdirect tumbuh 7,2% YoY menjadi 188.000 pengguna, dengan total transaksi melonjak 16,4% menjadi 337 juta.

“Kontribusi dari platform ini turut mendorong peningkatan saldo rekening giro sebesar 3,4% dan memperbaiki Cost of Fund sebesar 20 basis poin,” pungkasnya.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia menyatakan dukungannya terhadap penerapan skema co-payment dalam produk asuransi kesehatan, sebagai solusi menghadapi tekanan inflasi biaya medis dan menjaga keterjangkauan premi.

Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf, mengatakan co-payment memberikan manfaat bagi nasabah dengan mendorong penggunaan layanan yang lebih bertanggung jawab.

“Ada satu poin di mana nasabah sudah tidak bisa punya asuransi. Karena premiumnya terlalu sangat tinggi, dan itu yang dirugikan siapa? Tentu semua, termasuk nasabah yang bertanggung jawab,” ujar Hasinah, dalam Media Gathering Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Hotel Royal Tulip, Bogor, Rabu (25/6/2025).

Menurut Hasinah, inflasi medis bukan satu-satunya penyebab kenaikan premi, tetapi juga pola pemanfaatan layanan yang berlebihan oleh nasabah dan rumah sakit. Karena itu, ia menilai co-payment dapat menjadi insentif agar pemegang polis lebih selektif dalam menggunakan layanan.

“Jadi dengan memberikan tanggung jawab ke semua, ya kita harapkan pemakaian itu jauh lebih bertanggung jawab,” imbuhnya.

Hasinah mengungkapkan, Allianz Life telah lebih dulu menerapkan prinsip serupa melalui produk asuransi kesehatan dengan skema deductible selama satu tahun terakhir. Produk tersebut, menurutnya, disambut positif pasar karena membantu meringankan beban premi.

Ia menegaskan bahwa co-payment bukan hal baru secara global. Skema serupa telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan industri asuransi.

“Jadi makanya menurut saya sebenarnya ini juga membantu kita semua termasuk nasabah untuk bisa tetap memiliki produk asuransi,” terangnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.05/2025 terkait penerapan skema co-payment, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Skema tersebut mengatur agar peserta asuransi menanggung 10% dari total biaya klaim, dengan batas maksimum Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap.

Batam dicanangkan sebagai kota percontohan dekarbonisasi lingkungan binaan di sektor bangunan gedung.

Terpilihnya Kota Batam merupakan bagian dari upaya percepatan transisi energi di wilayah perkotaan yang didukung oleh proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI).

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sahid Junaidi mengatakan Batam didorong menjadi kota percontohan transisi energi dan konservasi energi di sektor bangunan gedung dalam proyek SETI.

"Batam memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya kapasitas sumber daya manusia, konsumsi listrik, potensi energi terbarukan, inisiatif berkelanjutan yang sudah ada, dan penilaian potensi pertumbuhan di masa depan. Dengan dipilihnya Batam sebagai salah satu kota percontohan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berjalan berdampingan dengan langkah-langkah dekarbonisasi agar Kota Batam menjadi kota madani, modern, dan berkelanjutan," kata Sahid pada acara Kick-off Proyek SETI di Batam, Rabu (25/6).

Proyek SETI merupakan bentuk kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jerman melalui Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dan diimplementasikan oleh konsorsium yang terdiri dari GIZ, IESR, WRI, dan CERAH.

Proyek yang dimulai sejak 2023 hingga 2028 ini menargetkan lingkungan binaan di perkotaan terutama bangunan milik kantor pemerintah, komersial, seperti perkantoran, mal, dan rumah sakit, untuk menerapkan langkah-langkah konservasi energi dan penggunaan energi terbarukan.Sahid menjelaskan proyek SETI bertujuan mendukung dekarbonisasi sektor industri dan bangunan melalui penerapan energi terbarukan dan konservasi energi secara terintegrasi.

Di lingkup perkotaan, fokus proyek ini adalah dekarbonisasi bangunan yang dilakukan dengan perencanaan, penyusunan strategi, dan dukungan implementasi melalui proyek percontohan konservasi energi dan energi terbarukan di sektor bangunan, baik milik pemerintah, komersial, maupun residensial.

"Inisiatif kota percontohan ini merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan energi yang berkelanjutan, memastikan bahwa pelajaran yang dipetik dan praktik terbaik dari Kota Batam dapat berkontribusi sebagai model dalam pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat nasional," katanya.

Menurut Jefridin Hamid, Sekretaris Daerah Kota Batam, melakukan transisi energi membawa manfaat konkret bagi Batam. Dari segi ekonomi, transisi energi akan menciptakan peluang investasi baru, lapangan kerja hijau, dan diversifikasi ekonomi.

Dari segi sosial, sambungnya, kualitas hidup masyarakat meningkat seiring dengan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau. Energi terbarukan dapat mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

"Kami mengapresiasi pemilihan Kota Batam sebagai kota pertama di Sumatera yang dicanangkan sebagai kota percontohan dekarbonisasi sektor bangunan di perkotaan melalui Proyek SETI. Kami ingin menjadi pelopor dan contoh bagi daerah lain di Indonesia," kata Jefridin.

Berdasarkan data yang dihimpun konsorsium SETI, di Batam terdapat 269.864 bangunan gedung yang terdiri dari bangunan residensial sekitar 91 persen, bangunan sosial sekitar 1 persen, dan bangunan bisnis serta pemerintah kurang dari 1 persen.

Pemerintah Kota Batam dapat memaksimalkan dukungan dari proyek SETI untuk merancang dan mengevaluasi program dekarbonisasi sektor bangunan gedung di wilayahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyamakan dampak serangan militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran dengan penggunaan bom atom oleh di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II.

Meski laporan intelijen menyebut dampak serangan hanya menunda program nuklir Iran beberapa bulan, Trump berkukuh bahwa hasilnya adalah "penghancuran total".

Komentar Trump muncul sehari setelah laporan Defense Intelligence Agency (DIA) AS menilai serangan udara yang diperintahkan Trump hanya menunda kemajuan program nuklir Iran selama beberapa bulan. Penilaian tersebut bertolak belakang dengan klaim pemerintahan Trump bahwa program itu telah dihancurkan.

"Intelijen itu... sangat tidak meyakinkan," ujar Trump saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menjelang KTT NATO di Den Haag, dilansir Reuters.

"Intelijen mengatakan, 'Kami tidak tahu, bisa saja sangat parah.' Jadi, saya rasa itu benar. Tapi menurut saya kita bisa ambil bagian 'kami tidak tahu' itu dan ganti dengan 'sangat parah'. Itu adalah penghancuran," katanya menegaskan.

Keberhasilan serangan ke Iran menjadi sangat penting secara politik bagi Trump, terutama untuk meredam kritik dari kalangan konservatif pendukungnya yang menilai aksi militer tersebut bertentangan dengan janji kampanye "Make America Great Again" dan tekad untuk menjauhkan AS dari konflik asing.

Namun Trump membela keputusannya, menyatakan bahwa mencegah Iran memiliki senjata nuklir adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan.

"Saya tidak ingin menggunakan contoh Hiroshima atau Nagasaki, tapi itu pada dasarnya hal yang sama. Itu mengakhiri perang. Ini juga mengakhiri perang," kata Trump, merujuk pada konflik militer 12 hari antara Israel dan Iran.

Ia juga menyatakan bahwa kesepakatan nuklir Iran telah mengalami kemunduran besar. "Secara dasarnya tertunda selama puluhan tahun, karena saya rasa mereka tak akan mencobanya lagi," klaimnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) bisa mengajukan pinjaman ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank berstatus BUMN mulai 1 Juli 2025.

"Kami barusan rapat koordinasi persiapan, 1 Juli uang plafonnya bisa digunakan, plafon pinjaman sudah bisa digunakan," katanya usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (25/6).

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan kopdes harus menyusun proposal khusus seputar operasional koperasi sebelum mengajukan pinjaman.

"Tadi sudah disampaikan ya bagaimana cara menguangkannya, kemudian aspek IT-nya gimana, kemudian proposalnya, karena ini kita memilih cara yang benar, bukan cara yang mudah. Jadi misalnya nanti, ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman, plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk menguangkan modalnya, itu nanti disiapkan," katanya.

Zulhas mengatakan sejauh ini sudah ada 80 ribu unit Kopdes Merah Putih, di mana 65 ribu unit sudah berbadan hukum. Ia menargetkan hingga akhir Juni seluruh kopdes sudah berbadan hukum.

"Jadi sudah ada dari Menteri Hukumnya sampai Juni ini dan sampai Juni ini juga sudah dipersiapkan yang mock up 80 ribu unit dan insyaallah nanti tanggal 19 akan diluncurkan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan plafon pinjaman Himbara yang diberikan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih.

"Jadi kita lagi ngukur skalanya, jadi Rp3 miliar itu tidak semuanya ya, tergantung kebutuhan dan size koperasi dan desanya masing-masing," katanya.

JAKARTA, investor.id - Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sistem informasi yang menyediakan data riwayat kredit seseorang. Data ini digunakan oleh lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan pembiayaan untuk menilai kelayakan calon debitur dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan.

Namun data debitur di SLIK bukanlah satu-satunya faktor penentu bank atau perusahaan pembiayaan menyetujui pengajuan kredit seperti kredit pemilikan rumah (KPR). Sebab, pertimbangan persetujuan kredit dinilai secara menyeluruh berdasarkan kemampuan finansial calon debitur.

Chief Economist PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) Josua Pardede menegaskan bahwa SLIK bukanlah daftar hitam (blacklist) yang serta-merta menghalangi persetujuan KPR. Menurutnya, keputusan kredit tetap mempertimbangkan penilaian menyeluruh terhadap kapasitas finansial calon debitur.

“SLIK bukan penghalang mutlak karena ada penilaian ulang menyeluruh terhadap kapasitas finansial debitur,” kata Josua, Rabu (25/6/2025).

SLIK menggantikan peran BI Checking dengan tujuan utama mencatat riwayat kredit debitur secara terpusat untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan manajemen risiko perbankan.

Laporan perbankan ke OJK beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kredit termasuk KPR yang ditolak karena mengacu data SLIK hanya berkisar 1-3% dari jumlah total pengajuan kredit.

Fakta ini memperkuat fakta bahwa bank masih membuka peluang bagi debitur selama profil keuangan mereka dinilai layak.

Prinsip 5C

Untuk itu, Josua menekankan bahwa SLIK bukan satu-satunya acuan penilaian. Bank juga menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk mengevaluasi kelayakan kredit.

Dia menjelaskan, capacity atau kemampuan membayar menjadi perhatian utama, dengan rasio cicilan terhadap pendapatan biasanya dibatasi maksimal 30-40%. Stabilitas penghasilan, terutama dari pekerjaan formal, akan meningkatkan peluang persetujuan.

Dalam aspek capital, besarnya down payment (DP) atau uang muka memengaruhi risiko. Makin besar DP, makin kecil risiko bank. “Meskipun ada pelonggaran DP 0%, bank tetap memperhatikan kesiapan dana pribadi debitur,” tuturnya.

Sementara dari sisi collateral, properti yang dijadikan jaminan harus memenuhi syarat legalitas, nilai pasar, dan lokasi strategis. Rumah yang tidak layak atau berada di lokasi kurang strategis bisa menyebabkan aplikasi ditolak.

Faktor lain yang turut menjadi penilaian adalah status pekerjaan, masa kerja, dan usia debitur. Debitur berusia tua atau mendekati usia pensiun berpotensi mengalami penolakan karena tenor yang terbatas dan kewajiban asuransi jiwa.

“Keputusan akhir persetujuan KPR lebih ditentukan oleh profil risiko secara menyeluruh sesuai prinsip kehati-hatian perbankan,” ucapnya.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuding data SLIK menjadi penghambat banyak calon debitur gagal mendapatkan persetujuan KPR. Padahal, SLIK bukan satu-satunya faktor tidak disetujuinya pengajuan KPR dari calon debitur.

Bahkan, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga sejak awal tahun memastikan bahwa SLIK bukan satu-satunya faktor yang menentukan pemberian kredit dalam pembiayaan perumahan. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki riwayat kredit tidak lancar dalam SLIK OJK tetap diperbolehkan mengajukan KPR.

“Tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas nonlancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil,” kata Mahendra.

Mahendra menjelaskan, SLIK OJK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan informasi daftar hitam atau blacklist. SLIK hanya digunakan untuk meminimalisir informasi asimetri dalam rangka memperlancar proses pemberian kredit dan pembiayaan dalam penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan (LJK).

SLIK diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, catatan kredit tersebut merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Penerapan skema co-payment dalam asuransi kesehatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) disambut positif oleh sejumlah pelaku industri.

Kepala Departemen Legal Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sekaligus Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia, Hasinah Yusuf, menyebut skema tersebut baik untuk keberlanjutan industri.

“Co-payment tuh sebenarnya baik, baik buat industri maupun buat nasabah. Karena nasabah sebenarnya juga memiliki hak untuk mendapatkan premi yang lebih kecil, tapi subjek untuk pemakaian dia. Jadi kan itu ada pilihan,” ujar Hasinah usai acara Media Gathering AAJI di Sentul, Bogor, Rabu (25/6).

Menurutnya, lonjakan premi selama ini tidak semata-mata disebabkan oleh inflasi di sektor medis, tetapi juga karena perilaku klaim yang cenderung tidak bijak atau kurang bertanggung jawab.

“kita lihat kan (industri sekarang) banyak re-pricing, premi naik, karena inflasi, pemakaian yang berlebihan dari rumah sakit, nasabah. Jadi dengan memberikan tanggung jawab (co-payment) ke semua (nasabah) gitu, kita harapkan pemakaian itu jauh lebih bertanggung jawab,” jelas Hasinah.

Ia pun menilai co-payment bukanlah hal baru dalam dunia asuransi karena telah lama diterapkan di berbagai negara. “Jadi kalau ditanya sebenarnya saya menilai (co-payment) itu sesuatu yang baik dan bukan sesuatu yang luar biasa karena memang itu sudah diterapkan di negara-negara lain dan dampaknya cukup efektif,” lanjut Hasinah.

Ia menambahkan, perusahaan Allianz menyambut positif langkah ini, meskipun masih banyak aspek lain dalam industri asuransi yang juga perlu dibenahi.

“Pasti (mendukung). Walaupun banyak perubahan dan banyak hal sebenarnya di luar co-payment yang perlu diperbaiki di asuransi ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya topiknya banyak selain co-payment. Infrastruktur, sistem (untuk diperbaiki),” tutup Hasinah.

Kemudian, Dian Budiani dari Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi AAJI, juga menilai co-payment sebagai langkah yang tepat.

“Harusnya co-payment juga dapat menurunkan klaim asuransi, karena (co-payment) punya skill in the game gitu ya. Jadi kan kalau misalnya mau sakit, gue (nasabah) mikir dulu nih, kira-kira klaim nggak, 300 ribu, 3 juta, make sense nggak,” tutur Dian dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, co-payment dapat menumbuhkan sikap kritis pada nasabah, termasuk dalam mempertanyakan urgensi tindakan medis yang disarankan dokter. “Jadi seharusnya (nasabah bisa) berpikir kritis (dengan adanya co-payment). Harusnya berpikir aktif. Ini bener nih harus dioperasi? Kenapa dok harus dioperasi? Emang nggak ada cara lain?” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan peserta asuransi kesehatan untuk menanggung sebagian biaya pengobatan sendiri. Dalam ketentuan baru yang tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2025, setiap pemegang polis wajib membayar minimal 10 persen dari total klaim saat menggunakan layanan kesehatan. Aturan ini mulai berlaku 1 Januari 2026.

Dalam dokumen resmi Frequently Asked Questions (FAQ) yang diterbitkan OJK sebagai bagian dari penjelasan kebijakan, lembaga pengawas keuangan tersebut menegaskan penerapan co-payment atau pembagian risiko bertujuan untuk mengurangi perilaku konsumtif dalam penggunaan layanan kesehatan.

“Maksud dan tujuan pengaturan co-payment adalah mencegah moral hazard dan mengurangi penggunaan layanan kesehatan oleh peserta secara berlebihan (over-utilitas). Diharapkan pemegang polis, tertanggung atau peserta menjadi lebih bijaksana dan prudent dalam menggunakan asuransi kesehatan,” tulis OJK.

JAKARTA, investor.id - Kebijakan zeroover dimension over load (ODOL) kembali mundur hingga tahun 2027, padahal rencana ini telah digulirkan sejak 2016. Penundaan berulang ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran dari sisi keselamatan jalan, juga menciptakan kerugian ekonomi yang masif bagi negara.

“Setiap tahun kita habiskan sekitar Rp 43 triliun hanya untuk memperbaiki jalan akibat truk ODOL. Kalau ini terus dibiarkan, pemborosan anggaran akan jadi rutinitas,” ujar Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi, Deddy Herlambang saat berdialog dalam acara Investor Daily Talk, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, penerapan zero ODOL seharusnya sudah bisa dilakukan, mengingat perangkat regulasi dan aparat penegak hukum telah menunjukkan kesiapan. Namun implementasinya terganjal ketidaksinkronan antar pelaku industri logistik, mulai dari pemilik barang, operator truk, hingga kontrak kerja sopir.

“Regulasi sudah ada, pengawasan juga mulai jalan. Tapi di lapangan, pelaku usaha dan sopir masih tarik ulur karena persoalan biaya dan tarif,” ucap dia.

Deddy menekankan, risiko truk ODOL bukan hanya soal pelanggaran administratif, juga berkontribusi signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kecelakaan di jalan tol yang melibatkan truk ODOL bahkan bisa mencapai 40% dari total insiden.

Dia pun menyoroti belum adanya standar tarif logistik nasional sebagai lubang besar yang menyulitkan penegakan aturan. Tanpa batas tarif atas dan bawah, persaingan tidak sehat terus terjadi, mendorong operator melanggar aturan demi efisiensi semu.

“Kalau truk hanya boleh bawa 20 ton tapi dipaksa muat 40 ton dengan tarif yang sama, ya sudah pasti semua akan pilih melanggar. Ini persoalan struktur insentif yang salah,” tegasnya.

Ia pun mendorong pemerintah segera membuat regulasi tarif logistik berbasis tonase dan jarak tempuh, serta mempertimbangkan subsidi bagi distribusi sembako. “Ini bukan sekadar soal truk, tapi menyangkut inflasi, daya beli, dan keselamatan publik,” tandas Deddy.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

JAKARTA, investor.id – CEO Triv Gabriel Rey menegaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia perlu segera mengadopsi aset digital untuk tetap relevan di era ekonomi digital yang terus berkembang. Rey menyatakan bahwa adopsi kripto kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

“Pengusaha-pengusaha harus segera mengadopsi aset digital. Sekarang semua perusahaan diperbolehkan memiliki aset kripto di neraca keuangan mereka,” ujar Rey pada acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 oleh BPP HIPMI (24/6).

Ia mengacu pada regulasi terbaru dari OJK dan Bappebti per Desember 2024 yang mengizinkan perusahaan menyimpan aset seperti Bitcoin dan stablecoin dalam laporan keuangan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan tren global di mana lembaga keuangan besar seperti JP Morgan dan Citibank menyarankan investor memiliki eksposur aset digital minimal 1–3% dari portofolio.

Rey juga menyoroti pertumbuhan pesat industri kripto di Indonesia. Ia menyebut data dari DJP yang menunjukkan bahwa industri ini merupakan penyumbang pajak terbesar di sektor fintech, dengan jumlah investor kripto yang telah menembus hampir 15 juta, tumbuh 40–50% secara tahunan.

“Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau ketinggalan, atau ikut adopsi? Kalau kita malas belajar dan tidak mengikuti perkembangan, pasti akan tertinggal,” tegasnya.

Ia secara tidak langsung mengkritik rendahnya literasi digital dan masih kuatnya mentalitas lama di kalangan pengusaha senior yang enggan berinvestasi pada aset tak berwujud. Menurut Rey, investasi kripto menawarkan keuntungan pajak yang menarik. Pajak atas keuntungan kripto bersifat final hanya 0,21%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen tradisional seperti emas yang bisa terkena pajak progresif hingga 35%.

Triv sendiri, kata Rey, telah mengantongi tiga izin resmi dari Bappebti dan OJK untuk perdagangan spot kripto, kontrak berjangka dengan leverage hingga 25 kali, dan layanan staking. Perusahaan juga diawasi oleh lembaga kustodian resmi seperti Indonesia Coin Custodian (ICC) untuk menjamin keamanan dana.

"Dari sisi regulasi dan infrastruktur, Indonesia sudah sangat siap. Triv sudah berdiri sejak 2015 dan memiliki lebih dari 1.000 aset digital yang bisa diperdagangkan,” jelas Rey.

Ia juga menyoroti pentingnya Bitcoin sebagai alat lindung nilai di tengah gejolak global seperti konflik Iran-Israel. Rey menyampaikan bahwa banyak institusi keuangan global tetap membeli Bitcoin meski pasar berfluktuasi tajam.

"Selat Hormuz ditutup, bahan baku naik, rupiah melemah. Dalam situasi ini, institusi pintar seperti BlackRock justru terus membeli Bitcoin. Itu bukti mereka melihat Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian,” katanya.

Ia menyebut bahwa harga produksi satu Bitcoin saat ini sekitar Rp 107 juta di Amerika Serikat. Bila harga Bitcoin turun di bawah angka ini, maka itu menjadi kesempatan sangat menarik untuk membeli.

Untuk pelaku usaha yang ingin memulai, Rey menyarankan untuk membeli secara bertahap guna mengurangi risiko fluktuasi harga.

"Kalau punya budget Rp 100 juta, bisa dibagi beli Rp 25 juta per minggu. Yang penting mulai dulu, jangan tunggu momen sempurna karena tidak ada yang bisa ‘timing the market’,” ujarnya.

Ia juga merekomendasikan agar investor pemula cukup memiliki eksposur pada Bitcoin saja, mengikuti rekomendasi dari analis-analis besar. Meskipun emas dianggap stabil, Rey menekankan bahwa suplai emas belum tentu terbatas dan masih bisa ditemukan lewat eksplorasi, termasuk di luar angkasa. Sebaliknya, suplai Bitcoin tetap hanya 21 juta unit dan diperkirakan habis pada tahun 2140. Menurutnya, hal ini menjadikan Bitcoin sebagai aset deflasi dengan nilai potensial tinggi, terutama menjelang halving berikutnya pada 2028.

“Kalau bicara underlying Bitcoin, itu ada dari biaya listrik, alat tambang, dan infrastruktur mining lainnya. Bitcoin itu seperti emas versi digital, tapi bisa dibawa ke mana saja lewat HP,” jelas Rey.

“You adapt or you die. Kalau teman-teman tidak mau belajar AI, blockchain, kripto siap-siap ditinggalkan zaman,” tutupnya.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2025 selama 21-25 Juni 2025 di Bandar Lampung.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, nilai transaksi yang dihasilkan selama penyelenggaraan acara tersebut mencapai Rp 12,4 miliar dari penjualan produk UMKM yang ikut pameran, business matching penjualan dan pembiayaan, serta wakaf produktif.

Rinciannya, transaksi penjualan dari area showcasing UMKM mencapai Rp 1,69 miliar, nominal komitmen business matching penjualan mencapai Rp 3,60 miliar, business matching pembiayaan bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Lampung sebesar Rp 7,13 miliar, dan total wakaf produktif sebesar Rp 38,39 juta.

"Dalam 4 hari dengan data terakhir kemarin, aktivitas ini sudah bisa mengumpulkan sekitar Rp 12,4 miliar. Ini jumlahnya pasti akan berkembang sampai nanti puncaknya di acara di ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) di Oktober," ujar Destry saat menutup acara di Lampung City Mall, Bandar Lampung, Rabu (25/6/2025).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menjelaskan, rangkaian FESyar Regional Sumatera 2025 merupakan bagian dari upaya BI mengembangkan ekonomi syariah di Sumatera serta memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi regional.

"Kegiatan FESyar Regional Sumatera ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Road to FESyar Sumatera 2025 yang telah dilaksanakan di 13 Kantor Perwakilan BI se-Sumatera, yaitu berupa 53 Sharia Economic Forum, Sharia Fair, dan aneka lomba.

"Dalam rangkaian kegiatan FESyar ini kami juga me-relaunching beberapa program unggulan seperti perluasan implementasi zona kuliner halal, aman, dan sehat di 15 area Sumatera. Kemudian, juga ada pengembangan pariwisata ramah muslim di Pahawang Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan," ucap Bimo.

Selain itu, BI juga memberikan bantuan berupa Sertifikasi Halal kepada 100 UMKM, RPH di Kabupaten Lampung Barat, RPU Pondok Pesantren Darrul Ulum, Halal Center Universitas Aisyiyah Pringsewu, serta 30 pelaku usaha Pariwisata Ramah Muslim di Pahawang, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung.

Pada FESyar ini, BI juga memperkenalkan aplikasi Santri Link yang merupakan langkah digitalisasi manajemen pesantren, yang diinisiasi oleh Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS) berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

"Pondok Pesantren Darul A’mal Lampung sebagai pesantren pertama yang mengimplementasikan aplikasi Santri Link di Indonesia," kata Bimo.

Bimo mengungkapkan, FESyar 2025 telah berhasil mempromosikan produk-produk UMKM yang halal kepada masyarakat, dengan total 45.006 pengunjung dan audiens.

"Semoga dalam pelaksanaan FESyar Regional Sumatera 2025 ini menjadi upaya dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di wilayah Sumatera pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan kembali membuka kode domisili investor domestik maupun asing. Direktur Perdangangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengaku, rencana tersebut merupakan hasil diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi hasil diskusi kita, kajian kita, terus dari teman-teman OJK juga memiliki pendapat gitu. Nah sementara itu kita buka kode domisili dulu," ujarnya di gedung BEI Jakarta, Rabu (25/6).

Menurutnya, rencana tersebut dapat meningkatkan likuiditas di pasar modal melalui transaksi perdagangan pada sesi II. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan pada kuartal III tahun ini.

"Kita berharap bahwa ini bisa meningkatkan transaksi, terutama sesi 2. Kan ya teman-teman tahulah sesi 2 kan hampir selalu lebih kecil dari sesi 1. Jadi ini memang salah satu upaya yang tadi Pak Iman juga bilang, meningkatkan likuiditas," jelasnya

Seperti diketahui, BEI telah menutup kode domisili investor beberapa tahun lalu untuk meningkatkan tata kelola pasar. "Jadi kita lihat memang, kita coba lihat juga respons market ya setelah itu," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi juga mengatakan penyempurnaan ini akan dilakukan dengan mendistribusikan data kode domisili berikut dengan aktivitas transaksi pada akhir sesi, dalam hal ini sesi I dan sesi akhir perdagangan.

"OJK senantiasa mendukung inisiatif penyempurnaan mekanisme perdagangan dan tetap melakukan reviu secara berkala atas efektivitas implementasi kebijakan tersebut untuk menjaga pasar yang teratur, wajar, dan efisien," sebutnya.

Sebagai informasi, BEI sudah mulai melonggarkan kebijakan yang dinilai bisa pro terhadap iklim investasi di pasar modal Tanah Air. Kebijakan pro-market ini yaitu akan segera membuka kembali kode broker, domisili data transaksi lokal dan asing.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan sistem untuk implementasi kebijakan tersebut.

"Iya, sedang kami siapkan sistemnya, ya," ujar Irvan saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (6/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa data kode broker dan domisili tersebut nantinya bakal ditampilkan pada saat sesi istirahat, usai berakhirnya sesi I perdagangan.